TOPIK
Menakar Hak Sipil Warga Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh
WAKTU & TEMPAT
Kegiatan Dilaksanakan Pada:
Waktu : Jumat, 20 Desember 2013, pukul 16.00 WIB-18.15 WIB
Tempat : Lingka Caf, Jln Lingkar kampus No.11-12 Belakang FK-UNSYIAH, Darussalam, Banda Aceh.
PEMBICARA
- T. Kemal Pasya, MA (Antropolog Aceh)
- Mairul Hazami, SE, M.si (Kadis Syariat Islam Banda Aceh)
PESERTA DISKUSI
TERBUKA UNTUK UMUM
KOORDINATOR ACARA
T.M Jafar MA (085277775347)
PENGANTAR
Tuntutan penegakan aspek formal syariat islam secara kolektif bagi ummat islam di aceh pada dasarnya secara bersamaan meniscayakan pengamatan yang menyeluruh atas individualitas subjek setiap anggota masyarakat. Karena agama dan pengamalannya pasti berhubungan dengan subjek (pelaku) agama itu sendiri secara individual. Karena itu pula konsep eskatologi atau pertanggungjawaban agama merupakan hubungan yang khas antara Tuhan dan hambanya.
Pada tahapan penegakan hukum dalam kerangka syariat islam, hukum dalam kriterianya yang umum menghendaki agar seluruh subjek tunduk dan patuh terhadap seluruh norma yang telah ada, dan sekaligus menyediakan sanksi bagi siapapun yang melanggar atau mengabaikan norma tersebut. Hukum tidak memiliki wewenang untuk menilai apakah ketaatan sesorang kepada norma hukum tersebut karena memang telah ada kesesuaian kehendak murni seseorang dengan norma hukum tersebut, atau justru ketaatan itu semata-mata karena takut kepada sanksi. Hukum juga tidak memiliki kapasitas apapun untuk menilai bahwa orang yang telah mentaati hukum disebut baik secara moral sedangkan yang tidak taat berarti tidak bermoral, karena jika demikian berarti sumber legitimasi hukum adalah moral, bukan hukum itu sendiri. Terminologi yang dikenal hukum hanyalah pelanggar atau bukan pelanggar hukum.
Berdasarkan hal ini, jika hukum selanjutnya menyandingkan diri dengan terminologi agama, maka ada beberapa persoalan mendasar yang merupakan jelmaan dari elemen-elemen adaptatif yang mestinya memperjelas konsekuensi penyandingan Hukum dan Agama pada sisi tertentu. Pertama, agama tidak diragukan lagi sebagai pilihan yang diberikan Tuhan kepada manusia, makna pilihan tentu saja mensyaratkan adanya kebebasan, karena tidak mungkin memilih jika tidak ada kebebasan. Manusia sebagai esensi yang memiliki dualisme potensi yakni cenderung kepada kebaikan dan sekaligus berpotensi cenderung pada yang bukan kebaikan, maka pada dasarnya beban pensyariatan agama bersentuhan langsung dengan dimensi esensi manusia sebagai makhluk yang berada dalam dua pilihan tersebut, oleh karenanya dalam aspek manapun tidak mungkin bagi kita menegasikan adanya kebebasan dalam beragama. Agama menuntut adanya sifat iradiyah (ketulusan dalam berkehendak) atas segala amalan agama, yakni kebebasan pilihan yang berorientasi pada kepatuhan. Namun Hukum memiliki sisi kelemahan tersendiri dalam menakar keimanan sesorang, tidak ada satupun metode verifikasi dan validasi keimanan. Dengan kata lain seluruh pemaksaan agama yang diorganisir oleh hukum memiliki kecenderungan penghakiman terhadap hal yang tidak mampu diketahuinya secara jelas. Hukum tidak mungkin memutuskan sesuatu yang tidak jelas, sebab ketidakjelasan berarti asumsi, sedangkan keputusan hakim harus didasarkan pada kepastian dan keyakinan, bukan asumsi, terlebih lagi asumsi yang sama sekali tidak mungkin diverifikasi. Mungkin sebagai pelipur lara, kita tetap dimungkinkan untuk mengatakan bahwa hukum atau hakim memang tidak bisa menilai keimanan, namun prilaku sesorang tentu dapat dinilai beriman atau tidak. Tapi sejauh apapun usaha kita untuk menilai prilaku sesorang yang katakanlah, apabila dia melanggar norma syariat tertentu maka terdapat suatu asumsi yang bersifat kepastian, bahwa orang-orang tersebut memang telah nyata-nyata tidak beriman, namun pertanyaan selanjutnya apakah orang yang tidak melanggar suatu norma syariat dapat dipastikan beriman?. Pada titik ini kita sudah tidak memiliki harapan untuk memberikan penjelasan apapun, karena prinsipnya jika dalam suatu kasus hanya ada dua pilihan yakni A dan B, maka dapat dipastikan selain A pasti B atau sebaliknya, dalam kasus iman tadi, jika hukum mengklaim memiliki standar tersendiri untuk menilai keimanan seseorang yakni bahwa setiap yang melanggar norma hukum syariat disebut tidak beriman, maka semestinya sesuai dengan prinsip tadi, maka yang tidak melanggar norma hukum syariat harus dipastikan beriman, namun ternyata dari verifikasi logis kita tadi, ternyata kita juga tidak mampu menunjukkan mana yang disebut beriman? Artinya kita juga belum mampu keluar dari ambiguisitas yang terlihat begitu menyiksa ini. Selanjutnya Jika kita berkilah bahwa sanksi dalam hukum formal syariat islam tidak bertujuan untuk menilai kapasitas iman seseorang melainkan hanya melatih kepatuhan, maka ini berarti formalisasi syariat dengan rendah hati harus mengakui bahwa ia sejak semula tidak dirancang untuk menyentuh sisi substansi agama, jika demikian maka mengapa harus tetap dipaksakan?
Kedua, Formalisasi syariat yang sekarang berlangsung, memiliki kecenderungan pada kristalisasi hukum syariat. Kristalisasi disini dimaksudkan adanya pemutlakan ajaran dan mazhab tertentu yang dianggap sah, dan sekaligus menyesatkan pihak lain menurut kriterianya sendiri, Ini jelas telah memangkas hak kebebasan sipil seseorang dalam mengamalkan keyakinannya. Jika kebebasan berpendapat dan kebebasan mengikuti suatu ajaran telah diharamkan, maka kita hendaknya tidak boleh lupa, bahwa mazhab-mazhab popular yang telah ada, dan mungkin termasuk mazhab Incumbent sendiri yang berkuasa di aceh saat ini, tidak mungkin eksis jika imam mazhabnya dikekang dan dilarang beredar dan diamalkan, karena dianggap telah menyimpang dari mazhab sebelumnya atau mazhab gurunya sendiri, maka mungkin hingga saat ini tidak ada suatu mazhab pun yang muncul. Kita benar-benar telah lupa bahwa berbagai mazhab dapat muncul hanya karena dia menyadari dan menggunakan hak-hak sipilnya tersebut, yakni kebebasan itu sendiri. Selanjutnya katakanlah kita telah memutlakkan pandangan mazhab tertentu, maka seandainya para imam mazhab pada masa lalu hidup pada suatu Negara syariat, maka sesuai dengan style formalisasi Syariat Islam sekarang ini, maka mazhab mana yang akan menerima vonis sesat? Adakah vonis itu wajib dijatuhkan pada salah satunya?, jika tidak mengapa kita terlihat begitu berani memunculkan fatwa tersebut?
Dalam konteks kehidupan Negara yang berlandaskan demokrasi dan kemanusiaan, Kebebasan seseorang dalam menyampaikan pandangan serta pemahamannya mengenai sesuatu, bukan hanya tidak boleh dihukum, melainkan harus mendapat jaminan perlindungan oleh Negara. Terkait dengan hal ini Jhon Locke ( dalam : letter Concerning Toleransion : 1957 )menyebutkan keyakinan tidak dapat diserahkan kepada penguasa atau bahkan hakim sekalipun, karena tidak seorangpun yang memiliki keyakinan tertentu untuk menyerahkan keyakinan akan keselamatan spiritualnya tersebut pada orang lain, atau tidak seseorangpun yang rela menyerahkan keyakinannya sesuai dengan selera pilihan penguasa. Dari sini mungkin kita juga masih akan diingatkan lagi oleh pandangan Karl Popper (In Search of a Better World :1992), bahwa kekuasaan Negara tidak boleh dilipatgandakan melebihi apa yang diperlukan. Pelipatgandaan kekuasaan pada dasarnya akan menjurus kepada kesewenang-wenangan, hal ini pula yang kian mendera kehidupan bernegara masyarakat aceh hari ini, terutama dalam kehidupan keberagamaan, dimana Negara memegang otoritas atasnya dan memaksakan keyakinannya pada individu lainnya.
Berbagai kasus mengenai penodaan, penyalahgunaan dan penyelewengan hak-hak sipil ini sudah banyak bermunculan di negeri yang mengidolakan Mekkah sebagai simbol kealimannya ini, (disebut:Serambi Mekkah), seperti kasus replika Yaumul Mizan (hari pengadilan di akhirat) yang menimpa Mirza al-fath. Dimana statementnya telah menyakiti beberapa punggawa-punggawa agama di wilayah tersebut. Tindakan pengadilan berupa pensyahadatan oleh massa seperti yang terjadi dalam kasus ini tidak lagi menjadi pelepas dahaga keimanannya, melainkan syahadat telah berubah persis seperti matahari yang hanya berjarak sejengkal dari kepala, dan dalam kondisi seperti itu tidak ada seorangpun yang tidak bertekuk lutut. Kasus replika lainnya juga menimpa Tgk. Aiyub di Bireun, karena sikapnya yang abai untuk tunduk pada keyakinan massa atau penguasa, ia dan beberapa anggota kelompok pengajiannya dipaksa merasakan pedihnya Neraka Sintetik buatan manusia dan meregang nyawa karena dilalap api. Selain itu banyak kasus-kasus lainnya yang tidak kami ungkapkan satu persatu, namun jika melihat respon Negara yang terkesan acuh, maka perlindungan Negara terhadap kebebasan sipil warganya seakan hanya menjadi pemanis Konstitusi Negara kita dan sekaligus Syariat Islam di Aceh.
Berkaca pada dua persoalan yang kami sebutkan diatas, serta dengan merujuk pada sikap Negara terhadap beberapa kasus penodaan hak sipil tersebut, maka yang menjadi pertanyaan terbesar bagi kita adalah bagaimana Syariat Islam mampu menjamin kebebasan hak-hak sipil warganya? Atau terminologi perlindungan Hak sipil ini memang sesuatu yang harus diwaspadai?, jika pelanggaran hak-hak sipil warga Negara dianggap sebagai bagian dari pelanggaran syariat, adakah hukuman bagi pelanggar tersebut? jika Negara sebagai pelanggar hak sipil warganya, maka siapa yang akan menghukumnya? bagaimana diinul islam sesungguhnya memandang persoalan hak-hak sipil termasuk kebebasan berpendapat? Atau kita memang harus mengakui bahwa formalisasi syariat islam tidak lagi mampu melindungi hak-hak sipil berupa kebebasan tersebut?
TUJUAN
Dari penjabaran mengenai problem hak sipil dan Formalisasi Syariat islam diatas, maka yang menjadi tujuan diskusi ini adalah:
- Meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan hak sipil warga, terutama kebebasan dalam kehidupan keberagamaan di aceh.
- Meminimalisir kasus kasus pelanggaran hak sipil warga baik yang dilakukan oleh warga itu sendiri maupun oleh Negara, dengan berbasis penyedaran hak dan tanggung jawab
- Menggali dan menemukan nilai-nilai kebebasan dalam beragama sebagai nilai primordial yang dibawa manusia sebagai konsekuensi keberadaannya dan kaitannya dengan perlindungan Negara terhadap eksistensi hak tersebut.
- Terjalinnya kesatuan dan persaudaraan antar ummat beragama di Aceh.
