Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial, juga di karenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis, cenderung mencari teman sesama artis.
Sementara itu, manusia adalah juga makhluk sosial yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Menjadi pemimpin berarti menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab lebih dalam hidup.
Pemimpin menurut KBBI adalah orang yang memimpin: ia ditunjuk menjadi pemimpin organisasi itu. Menurut Miftha Thoha dalam bukunya Perilaku Organisasi (1983: 255). Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk dan alasannya.
Pemimpin yang merakyat adalah mereka yang peka dan melayani kepentingan rakyat tanpa batas. Artinya melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat adalah lahan para pemimpin. Bukan “ngerjain’ rakyat dengan janji-janji manis yang tidak pernah diwujudkan. Sebab demokrasi sejati adalah dari rakyat-oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu artinya, dengan kepekaan dan keprihatinan terhadap rakyat sebagai perpustakaan hidup yang selalu dibaca dan dikunjungi oleh para pengambil kebijakan sebagai sumber aktual dan tepat dalam merumuskan dan merealisasikan anggaran, serta dasar dalam merumuskan kebijakan.
Merakyat itu adalah memakai baju yang sama seperti baju yang dipakai rakyatnya. Ia memakai bahasa yang bisa difahami oleh rakyatnya. Ia mau mendengarkan keluhan rakyatnya. Ia pun mampu memberikan solusi bagi permasalahan rakyatnya. Pemimpin itu membuat rakyat kaya, bukan makin membuat rakyat susah.
Masyarakat Aceh memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan yang selaras dengan prinsip harmoni kehidupan di jagad raya. Hukum alam, dan kesadaran logis untuk hidup berperaturan merupakan prinsip utama yang diyakini sebagai poros kemaslahatan. Sebuah negeri, wilayah, kampung haruslah ada pimpinannya yang diatur dengan peraturan dan hukum. Dalam pandangan hidup orang Aceh pemimpin merupakan orang yang paling berat tanggungjawabnya. Ia juga harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi karena seorang pemimpin harus “tahan banting” dan tidak gampang menyerah atau berputus asa.
Selain itu, kriteria pemimpin menurut Islam haruslah siap menempatkan diri sebagai khadimul ummat (pelayan masyarakat), yang memiliki sifat; Shiddiq, Amanah, Tabliq dan Fatanah, Memiliki kepercayaan untuk memimpin. Seorang pemimpin harus pula memahami karakter masyarakat yang dipimpinnya secara baik.
Namun dalam realitanya masih ada segelintir pemimpin yang masih bergelut dengan KKN hingga kesejahteraan masyarakat terabaikan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan Aceh saat ini berada di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia dan nomor dua termiskin di Sumatera. Lapangan pekerjaan hampir tak ada, pemerintah daerah sibuk dengan soal soal pinggiran, seperti masalah bendera, listrik masih sering padam, dana otsus tak tahu dipakai kemana dan buat siapa, banyak kebijakan tidak sesuai alias nggak nyambung dengan kebutuhan rakyat. Dalam merancang kebijakan pembangunan, banyak pemimpin lebih mendengar bisikan segelintir birokrat, yang rata-rata titipan lembaga atau korporasi, ketimbang aspirasi dari rakyat. Lebih parah lagi, banyak kebijakan pemerintah merupakan “pesanan” dari kelompok tertentu.
Sehingga kebijakan tidak tepat sasaran dan merugikan rakyat. Pemerintah tidak melihat lansung permasalahan di dalam masyarakat dan hanya menerima laporan dari birokrasi saja serta memajukan kepentingan kelompoknya. Lihat saja betapa megah istana Wali Nanggroe, mewahnya rumah dinas DPRA, dan mulusnya mobil-mobil baru mereka. Karena Aceh akan terus mendapatkan dana otsus sampai 2027, maka tak heran semua orang berlomba-lomba ingin menjadi gubernur dan anggota dewan. Belum tentu niat menjadi politikus selalu untuk mensejahterakan rakyat, walaupun itu yang keluar dari mulut saat berkampanye. Sangat mungkin niat menjadi pemimpin adalah untuk memperkaya diri.
Aristoteles menyatakan demokrasi tidak menjamin yang akan terpilih sebagai pemimpin adalah yang berkompeten. Mereka menjadi pemimpin karena disukai. Dalam sistem demokrasi, asal tenar, orang tanpa kompetensi pun bisa jadi penguasa. Namun, mekanisme pemilu setiap lima tahun sekali memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengevaluasi pemimpinnya. Jika rakyat puas dengan kinerja pemimpinnya yang sekarang, sang pemimpin akan dipilih lagi. Jika rakyat tidak puas, dan ada calon pemimpin yang lebih baik, mereka akan memilih orang lain sebagai pemimpin baru. Begitu idealnya.
Ketika ditunjuk menjadi pemerintah, mereka pasti mempunyai tanggung jawab besar, membawa rakyatnya menuju masa depan yang lebih baik. Yang diperlukan rakyat Aceh saat ini pemimpin yang berpikir dan bekerja atas dasar kepentingan rakyatnya, mencari terobosan baru dalam mengurangi penderitaan rakyatnya.
Untuk mewujudkan good governance di Aceh dibutuhkan berbagai aspek. Kepala daerah yang baik, lebih berkualitas, berintegritas, bersih, anti korupsi. Serta memiliki akseptabilitas politik yang tinggi, yang otomatis akan memiliki derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah terpilih mendapat mandat langsung dari rakyat. Seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyatnya itu adalah pemimpin yang sesungguhnya.
Secara singkat dapat saya simpulkan bahwa pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mengerti kondisi rakyatnya, mau mendengar keluhan mereka, dan dapat memberikan solusi yang terbaik. Dan, agar seluruh kebijakan yang baik di kota maupun di daerah terpencil bisa terakses (ZyAd)
Ainol Marziah [Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP UIN Ar-Raniry, Banda Aceh]
Nice article sist,