Ada satu pandangan yang terus berulang di tengah masyarakat Aceh. Ketika orang tua ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, pilihan yang muncul hampir selalu mengarah ke Banda Aceh atau Aceh Besar. Di luar itu, banyak yang menganggap kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas jauh lebih terbatas.

Pandangan tersebut tidak lahir tanpa alasan. Dari 544 SMA dan SMK di Aceh, hanya 38 sekolah yang berstatus unggul. Sebagian besar berada di kawasan perkotaan, sementara daerah timur Aceh, wilayah pedalaman, hingga pulau-pulau terluar seperti Simeulue dan Pulau Banyak memiliki pilihan yang sangat terbatas. Ketimpangan itu kemudian tercermin pada capaian pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Banda Aceh telah melampaui 13 tahun, sedangkan di Subulussalam masih berada sedikit di atas delapan tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan bermutu masih sangat dipengaruhi oleh tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan.

Di sisi lain, persoalan ini bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran. Tahun ini, alokasi pendidikan Aceh mencapai sekitar Rp3,9 triliun. Tantangan utamanya justru terletak pada arah kebijakan. Belanja pendidikan masih banyak terkonsentrasi pada sekolah yang relatif telah maju, sementara sekolah-sekolah yang tertinggal belum memperoleh dukungan yang memadai untuk mengejar kualitasnya. Perencanaan pendidikan juga belum sepenuhnya disusun berdasarkan karakteristik dan potensi setiap daerah. Akibatnya, banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal sehingga lebih memilih meninggalkan daerah asal atau menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan.

Karena itu, orientasi pembangunan pendidikan perlu diubah. Prioritas kebijakan seharusnya diarahkan untuk mempercepat peningkatan mutu sekolah yang masih tertinggal...