Penemuan cadangan gas di Blok Andaman merupakan salah satu kabar paling penting bagi sektor energi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan estimasi cadangan mencapai 8–10 triliun kaki kubik (TCF) dan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai miliaran dolar AS, proyek ini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sumber penerimaan negara yang signifikan dalam jangka panjang.

Namun, di balik optimisme tersebut, perdebatan mengenai manfaat yang akan diterima Aceh kembali mengemuka. Salah satu narasi yang berkembang di ruang publik adalah anggapan bahwa negara hanya memperoleh bagian sekitar 4 persen dari pengelolaan blok tersebut. Klaim ini perlu diluruskan agar diskusi publik tidak dibangun di atas asumsi yang keliru.

Secara kontraktual, Blok Andaman menggunakan skema Gross Split yang menempatkan biaya operasi sepenuhnya sebagai tanggung jawab kontraktor. Dengan mekanisme ini, bagian negara tidak lagi tergerus oleh penggantian biaya operasi sebagaimana terjadi pada sistem Cost Recovery di masa lalu. Berbagai kontrak Gross Split yang telah berjalan menunjukkan bahwa porsi negara tetap berada pada tingkat yang kompetitif dan tidak pernah turun ke angka yang selama ini dipersepsikan sebagian pihak.

Artinya, persoalan utama Blok Andaman sesungguhnya bukan terletak pada pembagian keuntungan antara negara dan kontraktor. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan Aceh memperoleh manfaat yang adil dan berkelanjutan dari pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah yang secara historis memiliki keterkaitan erat dengan daerah tersebut.