Respons Bencana Banjir di Aceh 2026: Rethinking Build Back Better

M. Azril Ihksan

Peneliti Muda, The Aceh Institute.
Realita dan Status Siaga Darurat Banjir di Tengah Masyarakat

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh pada 11 November 2026 – 31 Januari 2027 (Humas Aceh, 2026). Hal ini merupakan langkah administratif yang patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan dini menghadapi puncak musim hujan. Keputusan yang mencakup 23 kabupaten/kota beserta instruksi siaga 24 jam bagi beberapa instansi teknis ini menandakan adanya kesadaran politik atas ancaman cuaca ekstrem yang membayangi wilayah Tanah Rencong.

Namun, kebijakan di atas kertas tersebut langsung diuji oleh realita pahit di lapangan pada pertengahan November 2026. Banjir bandang dan luapan sungai kembali melumpuhkan berbagai wilayah: mulai dari Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, hingga Pidie Jaya dan Aceh Tengah (Kompas, 2026).  Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti di Banda Aceh, menyampaikan bahwa dari 21.109 warga terdampak tersebut, sebanyak 1.553 atau 445 KK di antaranya harus mengungsi, dan satu anak berusia 2,7 tahun meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kabupaten Aceh Tengah (Antara News, 2026).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar bagi diskursus kebencanaan kita: mengapa bencana yang sama terus berulang dengan pola kerusakan yang identik, padahal anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikucurkan? Jawabannya terletak pada perlunya kita meninjau ulang (rethinking) cara kita memahami dan mengamalkan lebih baik lagi filosofi Build Back Better (BBB).

Menggali Kembali Filosofi dan Empat Unsur Utama Build Back Better

Secara filosofis, Build Back Better (Membangun Kembali dengan Lebih Baik) lahir dari kesadaran global yang ironisnya justru berakar kuat dari pengalaman rekonstruksi tsunami Aceh 2004–2006 bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana terjadi. Jika sebuah rumah, tanggul, atau permukiman dibangun kembali persis di titik dan dengan standar yang sama seperti saat ia hancur, maka kita sesungguhnya tidak sedang membangun ketangguhan, melainkan sedang membangun kembali kerentanan untuk bencana berikutnya.

Dalam ilmu kebencanaan modern sebagaimana dirumuskan dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (UNDRR), filosofi Build Back Better menuntut keseimbangan yang utuh satu sama lain. Pemulihan konsep Build Back Better memerlukan pendekatan holistik pada empat pilar: pengurangan risiko, pemulihan masyarakat, implementasi efektif, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan dan pembelajaran manajemen bencana masa depan. (Mannakkara & Wilkinson, 2014).

Berangkat dari kerangka tersebut, Penulis melakukan adaptasi dan sintesis untuk membaca konteks banjir berulang di Aceh ke dalam empat unsur operasional berikut:

1. Unsur Fisik dan Konstruksi yang Adaptif. Infrastruktur dan permukiman warga yang rusak harus dibangun ulang menggunakan standar teknis baru yang adaptif terhadap eskalasi krisis iklim. Di wilayah rawan luapan sungai seperti Aceh Tamiang dan Subulussalam, pendekatan ini menuntut desain konstruksi yang ramah air. Saluran dan tanggul harus diperhitungkan terhadap debit hujan ekstrem.

2. Unsur Ekologi dan Penataan Ruang Berbasis Risiko. Inilah unsur paling krusial yang kerap terabaikan. Pembangunan fisik di hilir akan selalu sia-sia jika kerusakan ekologis di Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu dibiarkan. Banjir bandang yang membawa lumpur pekat dan kayu gelondongan membuktikan rusaknya tutupan hutan. Filosofi membangun lebih baik mewajibkan relokasi permukiman dari zona merah bantaran sungai serta pemulihan hutan hulu secara ketat.

3. Unsur Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan. Ketangguhan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kemandirian ekonominya. Pemulihan pascabencana tidak cukup berhenti pada pembagian paket sembako saat masa tanggap darurat. Masyarakat khususnya petani yang sawahnya rusak dan pelaku usaha kecil—membutuhkan pemulihan modal kerja, bibit tanaman, serta edukasi strategi ketahanan mata pencaharian agar tidak jatuh miskin setiap kali air bah datang.

4. Unsur Kesiapsiagaan Masyarakat dan Tata Kelola Sistem. Masyarakat gampong bukan sekadar objek penerima bantuan, melainkan garda terdepan manajemen risiko. Unsur ini menuntut pelibatan aktif warga lokal dalam perencanaan tata ruang desanya, penguatan kapasitas kelembagaan lokal (Local institution), serta pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis ambang batas air yang lebih kuat  hingga ke tingkat desa sehingga warga memiliki waktu emas (Golden Time) untuk menyelamatkan diri.

Saatnya Pemerintah Evaluasi dan Mengamalkan Secara Utuh

Evaluasi atas respons banjir Aceh 2026 menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak kekurangan regulasi maupun dokumen perencanaan yang selaras dengan filosofi Build Back Better. Lebih jelasnya, tata pikir dan tata sikap yang mesti dibangun untuk menghadapi kesulitan tersebut (Azril, 2026).

Status Siaga Darurat yang telah ditetapkan Gubernur Aceh harus menjadi  koreksi kebijakan secara menyeluruh. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu berhenti bekerja dengan pola setengah-setengah dalam penanganan kerusakan pascabanjir. Sebaliknya, seluruh jajaran pemerintah wajib fokus mengamalkan keempat unsur Build Back Better secara disiplin, terpadu, dan konsisten dari hulu hingga ke hilir.

Aceh pasca-tsunami 2004 pernah menjadi laboratorium pembelajaran dunia dengan BRR-Aceh-Nias tentang bagaimana bangkit dari kehancuran besar dengan cara yang lebih bermartabat dan aman. Jangan biarkan warisan intelektual kebencanaan tersebut tidak terealisasikan dengan baik, sementara rakyat di akar rumput terus dipaksa berdamai dengan banjir yang berulang setiap tahun.

Referensi Pendukung:

Anshory, W. W. (2026, November 17). BPBA catat 21.109 warga terdampak banjir di lima wilayah Aceh, 1.553 orang mengungsi. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/11/17/183000478/bpba-catat-21.109-warga-terdampak-banjir-di-lima-wilayah-aceh-1.553-orang

Fajri, R. (2026, November 17). BPBA: 21.109 jiwa terdampak banjir di Aceh. ANTARA News.    https://www.antaranews.com/berita/5860063/bpba-21109-jiwa-terdampak-banjir-di-aceh

Humas Aceh. (2026, November 11). Mualem tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga Januari 2027. Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. https://humas.acehprov.go.id/mualem-tetapkan-status-siaga-darurat-bencana-hidrometeorologi-hingga-januari-2027/

Mannakkara, S., & Wilkinson, S. (2014). Re-conceptualising “Building Back Better” to improve post-disaster recovery. International Journal of Managing Projects in Business, 7(3), 327–341. https://doi.org/10.1108/IJMPB-10-2013-0054

Potret Online. (2026, Juni 13). Rethinking dan reculture bagi Aceh pasca-bencana. https://potretonline.com/2026/06/13/37348/

Info Tambahan:
Penulis merupakan domisili di Wilayah Kab. Aceh Tamiang. Kegiatan semasa Banjir di Tahun 2025 salah satunya adalah aktivitas penelusuran lebih mendalam mengenai persoalan multi-Hidrometeorologi, seperti ekonomi, sosial, budaya dan Politik pasca-bencana.

Artikel Kebencanaan sebelumnya dapat diakses melalui link tertera di bawah ini:
https://sagoetv.com/rethinking-pasca-bencana-bagi-masyarakat-aceh-tamiang/
https://potretonline.com/2026/09/08/manajemen-filosofi-kebencanaan-berbasis-ligatnisme-bukan-viralisme/

TERBARU

SPEKTRUM

Related Articles