Banda Aceh – Jumlah kasus kekerasan yang berkaitan dengan pemilu legislatif 2014 di Aceh semakin meningkat. Untuk bulan Maret ini, kasus kekerasan mencapai angka 28 peristiwa. Bila dipilah sesuai dengan bentuk, maka 17 kasus berupa pembakaran posko atau perusakan fasilitas caleg. Kemudian diikuti dengan delapan kasus kekerasan terhadap individu. Terakhir pembakaran dengan tiga kasus.
Selain itu, serangan kekerasan juga meluas. Bila sebelumnya hanya tertuju kepada partai politik dan caleg. Akhir-kahir ini juga sudah menyasar masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam persaingan pemilu. Kasus penembakan di Bireuen yang menewaskan bayi dan perempuan, adalah bukti paling nyata dari meluasnya kekerasan.
Demikian pernyataan Chairul Fahmi, Direktur Aceh Institute, Kamis (3/4/2014) dalam konferensi pers Jaringan Pemantau Aceh (JPA) di Media Center KIP Aceh, Banda Aceh.
Bentuk-bentuk kekerasan semakin variatif. Membabi buta, kejam dan brutal. Sasarannya meluas ke semua elemen, baik itu parpol, caleg maupun masyarakat sipil, ujar Fahmi.
Dalam konteks tersebut, Aceh Institute melihat, sampai saat ini political will dari pihak Kepolisian Aceh belum terlihat. Dari 22 kasus yang terjadi, hanya sebagian kecil yang berhasil diungkap. Itupun hanya mampu mengungkap aktor lapangan. Belum menyentuh aktor intelektual.
Padahal, menurut Fahmi, polisi punya kemampuan untuk mereduksi kekerasan pemilu. Sebab, kasus terorisme saja mereka mampu ungkap dengan sejelas-jelasnya. Namun kenapa, dalam konteks pemilu, polisi sepertinya tidak berdaya?. Pengungkapannya tidak tuntas.
Masalah lainnya, tambah Fahmi, para penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KIP) belum mempunyai mekanisme komunikasi yang singkron. Sehingga banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti dengan baik.
Sumber : The Globe Journal
