Pada kesempatan ini Aceh Institute (AI) beraudiensi dengan KIP yang bertujuan bahwa AI akan bersinergi dengan penyelenggara pemilu terkait program yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Hadir dalam audiensi tersebut yaitu Program Manager Winny Dian Safitri, Manager Analisys Zahlul Pasha dan Graphic Design Assistant Dhiyaul Izzah. Para Komisioner KIP yang menerima audiensi yaitu Ketua KIP Aceh Samsul Bahri, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Munawarsyah, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Akmal Abdaz, Divisi Penganggaran dan Logistik Ranisah beserta para pegawai KIP Aceh.
Menurut Direktur Eksekutif AI, Muazzinah, menjelaskan AI selalunya punya program terkait kepemiluan, pada Pilkada lalu AI besinergi dengan KIP Aceh yaitu melaksanakan “Haba Pilkada” pada Media Center KIP Aceh dengan tujuan menyebarkanluaskan literasi tentang Pilkada, riset, FGD dan lainnya. Pada saat ini setelah dikeluarkannya Peraturan KPU No.3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, AI melihat bahwa masih sangat perlu adanya literasi terkait kepemiluan dalam segala lini. Dinamika yang perlu dilihat juga terkait dinamika Penyelenggara pemilu yaitu, masa jabatan ribuan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir di tengah persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, selain itu tekait hoaks yaitu terdapat 1.645 hoaks (Agustus 2018 :25 hoaks, Desember menjadi 75 hoaks, Januari 2019 : 175, Febuari : 353, Maret : 453, 25 April 2019 :421) – Kompas, 2019
Menurut Ketua KIP Aceh, pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara sah. Penetapan jadwal sudah dilakukan dan untuk verifikasi partai politik dimulai 29 Juli 2022 kemudian pengumuman parpol lulus verifikasi yaitu 14 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 penarikan nomor urut partai. Hal-hal demikian yang sudah dilakukan . Pada divisi teknis Munawarsyah menjelaskan secara pelaksanaan pemilu 2024 adalah pemilu kolosal, KIP Aceh tidak mampu melaksanakannya sendiri sehingga perlu bantuan atau sinergisitas dengan berbagai pihak luar terkait literasi pemilu. Pemilu ada 3 tahapan prinsip: persiapan, pelaksanaan, penyelesaian. Yang paling dominan pada pelaksanaan karena kontestasinya ada disitu. Berbagai FGD AI bisa disenergikan dengan program Parmas (Partisipasi Masyarakat) dan butuh pandangan memperkuat posisi partai-partai politik baik nasional maupun lokal lewat pendidikan kader parpol.
Pada divisi Divisi Logistik dan Perencanaan Ranisah menjelaskan bahwa anggaran pemilu kita terima penuh dari pusat, dari daerah hanya untuk uji mampu baca Al-Quran saja. Perlu adanya Inpres tentang logistik pemilu yang memuat tentang desentralisasi perusahaan, seperti ATK, perlu adanya zona cetakan. Jangan sampai surat suara Aceh dicetak di Surabaya sehingga proses mobilisasinya terlalu jauh. Sedangkan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Akmal Abdaz menjelaskan perlu adanya aplikasi untuk menggantikan berbagai hal, seperti kartu pemilih,track record peserta pemilu, dan sebagainya kemudian harapan pada AI perlu membentuk simpul-simpul demokrasi masyarakat di daerah dan pemilihan duta demokrasi serta paling penting adalah perlu hentikan isu agama dalam politik.
