The Aceh Institute – Penemuan cadangan gas di Blok Andaman merupakan salah satu kabar paling penting bagi sektor energi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan estimasi cadangan mencapai 8–10 triliun kaki kubik (TCF) dan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai miliaran dolar AS, proyek ini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sumber penerimaan negara yang signifikan dalam jangka panjang.
Namun, di balik optimisme tersebut, perdebatan mengenai manfaat yang akan diterima Aceh kembali mengemuka. Salah satu narasi yang berkembang di ruang publik adalah anggapan bahwa negara hanya memperoleh bagian sekitar 4 persen dari pengelolaan blok tersebut. Klaim ini perlu diluruskan agar diskusi publik tidak dibangun di atas asumsi yang keliru.
Secara kontraktual, Blok Andaman menggunakan skema Gross Split yang menempatkan biaya operasi sepenuhnya sebagai tanggung jawab kontraktor. Dengan mekanisme ini, bagian negara tidak lagi tergerus oleh penggantian biaya operasi sebagaimana terjadi pada sistem Cost Recovery di masa lalu. Berbagai kontrak Gross Split yang telah berjalan menunjukkan bahwa porsi negara tetap berada pada tingkat yang kompetitif dan tidak pernah turun ke angka yang selama ini dipersepsikan sebagian pihak.
Artinya, persoalan utama Blok Andaman sesungguhnya bukan terletak pada pembagian keuntungan antara negara dan kontraktor. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan Aceh memperoleh manfaat yang adil dan berkelanjutan dari pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah yang secara historis memiliki keterkaitan erat dengan daerah tersebut.
Keraguan masyarakat Aceh tidak lahir tanpa alasan. Pengalaman panjang pengelolaan Gas Arun masih meninggalkan jejak dalam ingatan kolektif. Pada masa itu, Aceh menjadi salah satu penghasil gas terbesar di dunia, tetapi banyak kalangan menilai bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan besarnya nilai sumber daya yang dieksploitasi. Pengalaman tersebut membentuk skeptisisme yang masih terasa hingga hari ini.
Dalam konteks itu, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan aspek teknis kontrak. Yang lebih penting adalah membangun kepercayaan publik melalui jaminan bahwa proyek ini akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Transparansi, keterbukaan informasi, dan pelibatan pemerintah daerah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan proyek strategis tersebut.
Lebih jauh lagi, persoalan Blok Andaman juga membuka kembali perdebatan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan Aceh. Di satu sisi, Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengandung semangat pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah. Di sisi lain, regulasi yang berlaku saat ini menempatkan wilayah operasi Blok Andaman di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perbedaan perspektif tersebut harus diselesaikan melalui dialog kebijakan yang konstruktif agar tidak terus menjadi sumber ketegangan politik di masa depan.
Pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap rencana hilirisasi dan pengolahan gas. Pilihan untuk mengembangkan fasilitas pengolahan di Aceh akan menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar penerimaan bagi hasil. Lapangan kerja, investasi turunan, penguatan infrastruktur, hingga transfer teknologi merupakan nilai tambah yang dapat mengubah struktur ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.
Karena itu, ukuran keberhasilan Blok Andaman tidak boleh hanya dihitung dari besarnya investasi atau penerimaan negara. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat Aceh dapat merasakan dampak nyata dari kehadiran proyek tersebut dalam kehidupan mereka.
Blok Andaman pada akhirnya bukan hanya proyek energi. Ia adalah ujian bagi komitmen negara dalam mewujudkan keadilan pembangunan, menghormati semangat perdamaian Aceh, dan memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat. Jika momentum ini kembali gagal menjawab harapan tersebut, maka yang tersisa bukan sekadar perdebatan mengenai angka kontrak, melainkan bertambahnya daftar panjang kekecewaan yang belum terselesaikan.
