[Rabu, 27 September 2023] The Aceh Institute – Untuk mempercepat proses evaluasi dan penegakan Qanun KTR di Aceh, The Aceh Institute bersama dengan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan “Workshop Penyusunan Mekanisme Penegakan Qanun KTR Aceh” di Aula Lantai III Mako Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh pada Rabu, 27 September 2023.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan yang terlibat langsung dalam proses penegakan qanun ini, diantaranya yakni Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, serta DPKA.
Dalam pertemuan ini, peserta melakukan evaluasi mekanisme penegakan qanun tersebut secara spesifik dan teknis . Beberapa hal yang dicapai dalam pertemuan ini yaitu, pertama SOP mekanisme penegakan dan monev implementasi Qanun KTR Aceh yg sudah diperkuat. Lalu yang kedua Satgas KTR Aceh yg terdiri dari 10 SKPA.
Dalam kegiatan ini ada 5 tahapan SOP yang sudah disiapkan, namun hanya tahapan SOP Sosialisasi dan SOP Monitoring yang sudah dikaji dan didiskusikan. Sosialisasi terkait mudharat merokok bisa dimasukkan ke dalam kegiatan dakwah yang dilakukan di Aceh seperti ketika khutbah Jumat disampaikan langsung oleh Tokoh Agama atau Tokoh yang memiliki pengaruh dalam sosial masyarakat. Tentu penegakan ini perlu ada komitmen bersama serta perlu dukungan serta keseriusan pemerintah.
Oleh sebab itu, pertemuan ini merekomendasikan pembentukan SATGAS KTR Aceh yang memerlukan penyusunan SOP bersama yang akan memperjelas peran masing-masing anggota Satgas dengan target-target kongkrit yang akan disepakati bersama nantinya. Satgas ini terdiri dari:
1. Satpol PP dan WH Prov. Aceh
2. Dinas Kesehatan Prov. Aceh
3. Dinas Perhubungan Prov. Aceh
4. Dinas Pendidikan Prov. Aceh
5. Dinas Pendidikan Dayah Prov. Aceh
6. Dinas Syariat Islam Prov. Aceh
7. Dinas Pariwisata Prov. Aceh
8. Dinas Sosial Prov. Aceh
9. Distanbun Prov. Aceh
10. Disnakermobduk Prov. Aceh
Selain itu, forum workshop tersebut juga melihat urgensi lahirnya Qanun Ketentrakan dan Ketertiban Umum (Tantribum) untuk mendukung percepatan dan efektifitas dari Qanun KTR di Aceh.
