George Saik, teman baik saya di Australia, meninggal dunia akibat kanker. Ia termasuk orang yang takut untuk berobat ke dokter, sehingga penyakitnya kerap diabaikan. Karena sudah terpaksa sekali, ia akhirnya dibawa juga ke dokter oleh keluarganya untuk diperiksa penyakitnya.
Namun sudah sangat terlambat. Kankernya sudah stadium. Tak tertangani lagi. Ia diprediksi hanya mampu bertahan hidup 2 tahun lagi. Tetapi ternyata tak sampai 2 tahun, atau persisnya baru 2 bulan dari saat diprediksikan, ia sudah pergi menghadap Ilahi. Selamat jalan, George.
Dari kisah George, saya mencoba menatap Aceh. Provinsi Aceh terpaksa saya personifikasikan kali ini. Pasalnya, Aceh juga sepertinya sudah parah penyakitnya walau belum dicek tingkat kepastiannya atau sudah dicek tapi tak berani dipublikasikan. Hal ini antara lain terlihat dari tingkat pengangguran yang tinggi, lapangan kerja terbatas, dan peredaran Narkoba semakin merajalela baik di kampung-kampung maupun di kota-kota. Tingginya peredaran Narkoba bisa jadi suatu indikasi ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja.
Melihat realitas tersebut, saya menjadi berkesimpulan sementara, ternyata awak droe juga belum mampu membuat Aceh maju dan rakyatnya makmur walau konon dana pembangunan berlimpah. Jangankan seperti Singapore, menghidupkan sektor-sektor produktif saja belum mampu. Daerah pariwisata seputaran Krueng Aceh yang berada di bibir kantor Gubernur juga belum mampu dihidupkan. Mungkin ini karena Aceh belum dipimpin oleh Sang Panglima.
Meskipun demikian, memastikan tidak keparahan penyakit Aceh tidak boleh terlalu terlambat. Jangan sampai menunggu dana Otonomi Khusus (Otsus) habis terkuras. Bila sudah habis dana Otsus, Aceh tak tertutup kemungkinan akan semakin parah penyakitnya dan susah untuk tertangani. Aceh bisa reubah bak dong.
Di saat ketidakmenentuan keadaan Aceh, kini muncul sedikit harapan. Aceh akan segera dipimpin oleh sang El Comandante Irwandi Yusuf. Bisa dibilang, istilah El Comandante lebih kurang searti dengan Panglima juga.
Bila istilah-istilah itu dipandang secara metaforis, gubernur yang dikonsepsualisasikan sebagai El Comandante atau Panglima berada dalam domain perang atau kesatuan militer. Keras! Kreuh kali nyoe, kata orang Aceh. Ada kata-kata perintah, gempur, dan bau-bau mesiu nampaknya. Alah hom hai.
Tapi ingat, orang-orang yang bersama komandan atau panglima lazimnya harus tunduk patuh pada apa kata komandan. Kalau disuruh maju, harus maju. Kalau disuruh bertempur di subuh buta pun, harus bertempur tanpa boleh beralasan. Kalau disuruh mundur, mundur.
Namun saya yakin pola pemerintahan ala militaristik tak terjadi. Apalagi orang-orang yang dilibatkan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kabinet Irwandi kali ini sepertinya rata-rata orang-orang sipil yang piawai di bidangnya masing-masing. Bukan orang-orang balas saja. Karena itu, tidak berlebihan bila saya menaruh harapan Aceh bisa tertangani.
Sebut saja di antaranya Dr Saiful Mahdi yang katanya suka mengandalkan data-data statistik dalam bekerja. Kita berharap dosen yang tamatan S3 di Amerika Serikat ini komit menggunakan kalkulasi tepat dalam membantu merancang pembangunan Aceh. Bukan ikut larut dalam membantu mengejar status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang banyak dipariwarakan secara berlebihan di koran-koran oleh para pejabat selama ini.
Demikian juga kawan se-kos saya dulu, Muslahuddin Daud yang selama ini banyak berpengalaman dalam pendidikan damai, resolusi konflik, perubahan iklim, dan pertanian yang disebutnya smart farming atau bertani pintar. Kita berharap beliau bisa smart dalam membantu memulihkan kondisi Aceh, terutama dalam membuka lapangan kerja baru. Tanah pertanian maunya bukan lagi rebutan orang elit dan rakyat biasa sebagai kulinya. Tapi rakyat diberikan lahan untuk menghidupkan diri dan dibantu dengan smart farming.
Demikian juga ahli-ahli yang lain, yang kelihatannya muda-muda dan energik. Mudah-mudahan gagasan-gagasan brilian mereka bisa ditampung, dikritisi, dan segera direalisasikan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan masyarakat bermazhab hanafi (hana fee atau tidak pakai fee).
