[23 Oktober 2023] The Aceh Institute — Kasubag Penetapan Biro Hukum Setda Aceh Frizal menyebut Satuan Tugas (Satgas) penegakan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah dibentuk dan akan segera disahkan.
Hal tersebut ia sampaikan pada media briefing usai rapat pembentukan satgas Qanun KTR Aceh bersama The Institute Aceh di Mako Satpol PP dan WH Aceh, Banda Aceh, Senin (23/10/2023).
“Hari ini dilakukan pembahasan pembentukan Satgas Penegakan KTR, sejauh ini secara Qanun KTR memberikan amanat pada Gubernur untuk membentuk Satgas Penegakan KTR,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh Marzuki menjelaskan draft SK satgas telah disusun meski belum final. Saat ini draft tersebut akan diserahkan kepada biro hukum Setda Aceh untuk dinormalisasi, dan diharapkan secepatnya disahkan Pj Gubernur Achmad Marzuki.
Marzuki juga menjelaskan sejak 2020, Satpol PP/WH sudah mulai mengawasi pelanggar KTR di berbagai tempat, namun penegakannya belum optimal karena beberapa perangkat hukum seperti satuan tugas pengawasan belum dibentuk melalui surat keputusan Gubernur.
“Satgas KTR ini diamanatkan kepada keputusan Gubernur. Maka sudah dilakukan pembahasan awal dan sudah menerima saran serta pendapat dari peserta yang akan masuk dalam tim tersebut,” ucap Marzuki.
Peneliti dari Aceh Institute Cut Famelia mengungkapkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaganya pada Oktober 2022, berdasarkan 250 sampel di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tingkat kepatuhan peraturan KTR masih belum optimal.
“Ketidaktersediaan stiker dilarang merokok adalah salah satu indikator terbesar yang menghasilkan pelanggaran. Sosialisasi melalui stiker ini mungkin menjadi metode yang paling efektif karena mudah diakses oleh masyarakat,” beber Famelia,
Cut Famelia juga menyayangkan stiker-stiker tersebut masih belum banyak beredar di masyarakat. Karena itu, ia berpendapat perlu ada upaya lebih besar dalam sosialisasi KTR untuk membuat masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap peraturan tersebut.
