Nida Hamima (Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan rakyat sebagai pemilik suara. Untuk tujuan tersebut maka dalam masa kampanye akan banyak sekali kita temukan janji-janji. Para kandidat dengan mudahnya menebar janji, tanpa memikirkan apakah janji tersebut akan mampu direalisasikan di kemudian hari bila ia terpilih. Sikap ini dalam bahasa anak muda di istilahkan dengan kandidat PHP, atau kandidat yang hanya mampu memberi harapan palsu.
Dalam frame Islam, sebagai kandidat pemimpin Aceh yang tentunya menjunjung tinggi Syariat Islam, mereka pasti tahu bahwa janji adalah hutang, dan karena itu wajib ditunaikan. Artinya apa saja yang telah diucapkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali menunaikannya. Status hukumnya wajib.
Dalam banyak forum, sebutlah salah satunya forum debat kandidat, seperti juga yang pernah dikutip oleh berbagai media, para kandidat dengan mudah menjanjikan banyak hal, mulai dari janji-janji yang bersifat yang normatif, progresif dan PHP. Berikut adalah contoh beberapa janji yang pernah beredar dalam wacana publik pada musim kampanye Pilkada 2012 dan 2014 yang lalu.
Beberapa janji yang normatif misalnya penegakkan syariat Islam, peningkatan kesejahteraan rakyat, menghadirkan keadilan tanpa diskriminasi, menciptakan pariwisata dan cagar budaya islami, mewujudkan perdamaian berkelanjutan, menciptakan sentra-sentra industri pro-rakyat miskin, memperluas kawasan hutan dan taman kota, perumahan murah bagi masyarakat kurang mampu, melahirkan sistem birokrasi yang transparan, dan penyediaan air bersih yang cukup.
Beberapa janji yang terdengar progresif bisa kita temukan dalam visi-misi dan rencana program kandidat seperti pengobatan gratis untuk semua rakyat, beasiswa pendidikan untuk santri dan para hafidh Quran, membangun jalan bebas hambatan lintas Sumatera, memberikan santunan kapada anak yatim dan kaum duafa, mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri, dan penambahan kuota haji untuk Aceh.
Nah, celakanya ada beberapa janji yang memang jelas-jelas PHP alias harapan palsu seperti menggratiskan biaya pelaksanaan ibadah haji bagi mereka yang sudah baligh, pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, menjadikan Aceh seperti Brunei Darussalam dan Singapura, santunan kesejahteraan 1 juta/KK/bulan, mendirikan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Aceh, dan janji untuk membangun jalan dari lempengan emas. Jelas-jelas PHP kan?
Akan halnya musim kampanye Pilkada 2017, sudah bisa kita duga, janji-janji sejenis di atas akan kembali disuguhkan kembali kepada rakyat, di kota dan khususnya di desa. Kita bisa membaca bahwa hampir semua kandidat ikut menjanjikan sesuatu yang normatif dan spektakuler. Relatif hampir tidak ada yang berbeda antara visi-misi dan program seorang kandidat dengan kandidat yang lain. Artinya tidak ada satu batasan yang tegas antara visi-misi dan program satu kandidat dengan visi-misi dan program kandidat yang lain, agar pemilih bisa menentukan pilihan dengan alasan opsional yang tepat. Semua visi-misi dan program yang ada sangat retoris dan lips service.
Berita baiknya, dalam musim pilkada 2017 ini tidak kita temukan janji-janji yang “murni PHP” dalam jumlah yang banyak. Ada beberapa janji yang masih terkesan PHP tetapi tidak banyak lagi. Anehnya, terlepas itu PHP atau tidak, rakyat tetap saja senang untuk mendengarkannya dan mempercayainya.
Fenomena ini menjadi penanda bagi kita untuk lebih bergiat dalam melakukan upaya-upaya pencerdasan politik untuk rakyat secara konsisten dan berkelanjutan. Yang terjadi saat ini, pendidikan politik itu hanya terjadi dalam masa yang singkat saja, sebut saja 6 bulan dalam musim-musim pilkada saja. Dalam hal itu, rakyat hanya menjadi obyek politik pengurus partai saja.
Semoga kepemimpinan Aceh ke depan akan lebih baik, pemimpin yang tidak hanya berani mengumbar janji lalu melupakan itu semua setelah mereka duduk di singgahsana.
