Hal itu disampaikan Aryos Nivada, Project Officer Aceh Institute
untuk program Pilpres The Asia Foundation kepada AJNN, Kamis (19/6).
Karena itu kata dia perlu ada upaya untuk mendorong pelaksanaan Pilpres
2014 menjadi lebih demokratis.
untuk program Pilpres The Asia Foundation kepada AJNN, Kamis (19/6).
Karena itu kata dia perlu ada upaya untuk mendorong pelaksanaan Pilpres
2014 menjadi lebih demokratis.
Selain itu diperlukan kontrol publik terhadap proses awal hingga akhir jalannya Pilpres, ujarnya.
Salah satu caranya melalui kegiatan Aceh Election Club (AEC) yang
dilakukan oleh Aceh Institute sebagai kompanen masyarakat sipil. AEC ini
sebuah forum yang menghadirkan stakeholder terutama sekali para
pengambil kebijakan dalam kesuksesan jalannya Pilpres di Aceh maupun
partai dan elemen masyarakat sipil lainnya.
dilakukan oleh Aceh Institute sebagai kompanen masyarakat sipil. AEC ini
sebuah forum yang menghadirkan stakeholder terutama sekali para
pengambil kebijakan dalam kesuksesan jalannya Pilpres di Aceh maupun
partai dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Kegiatan ini sudah berlangsung tiga kali, pada setiap pertemuan
mendiskusikan isu demokrasi. Rencana kegiatan ini berlangsung selama
delapan bulan terhitung Maret hingga November.
mendiskusikan isu demokrasi. Rencana kegiatan ini berlangsung selama
delapan bulan terhitung Maret hingga November.
Kegiatan AEC selanjutnya dilakukan pada Sabtu, 21 Juni 2014 di Hotel
Grand Nanggroe, Banda Aceh. Kata Aryos tema yang akan dibahas sikap
penyelanggara Pilpres terhadap pelanggaran, black campaign, netralitas
PNS dan TNI/Polri dalam pelaksanaan Pilpres.
Grand Nanggroe, Banda Aceh. Kata Aryos tema yang akan dibahas sikap
penyelanggara Pilpres terhadap pelanggaran, black campaign, netralitas
PNS dan TNI/Polri dalam pelaksanaan Pilpres.
Capaian yang diharapkan bagi penyelenggara harus komit dan tunduk
terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Sementara untuk PNS dan TNI/Polri
dilarang terlibat dalam politik praktis dan tim sukses agar tidak
melakukan tindakan black campaign, tambahnya.
terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Sementara untuk PNS dan TNI/Polri
dilarang terlibat dalam politik praktis dan tim sukses agar tidak
melakukan tindakan black campaign, tambahnya.
Jumlah peserta yang hadir diperkirakan 35 orang terdiri dari unsur
penyelenggara Pilpres, tim sukses Capres, aparat keamanan, media dan
masyarakat sipil
penyelenggara Pilpres, tim sukses Capres, aparat keamanan, media dan
masyarakat sipil
sumber : ajnn.net