Realitas ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara keluarga yang perempuannya aktif dengan yang tidak, dimana tingkat kemakmuran pada keluarga yang perempuannya aktif, selalu lebih baik dibanding yang tidak. Oleh karena itulah pembinaan terhadap perempuan menjadi penting untuk dipertimbangkan.
Fenomena fishing down yang dipicu oleh perubahan iklim dunia serta operasi penangkapan secara berlebihan, membuat persediaan ikan semakin kecil dan sedikit. Kedua faktor diatas, membuat beberapa jenis ikan semakin langka dan sulit ditemukan. Di Aceh, trend ini sangat terasa di sekitar perairan Selat Malaka. Survey UN FAO ditahun 2005 lalu, beberapa jenis ikan dominan seperti kembung, layur, tali pinggang, teri, peperek, biji nangka dan beberapa jenis ikan muara lainnya semakin sulit ditangkap nelayan. Padahal, pada rentang waktu 80-95an, kelompok ikan pelagis kecil inilah yang memberi nelayan pendapatan sekaligus pekerjaan untuk para pengolah ikan. Sebab itulah, pertumbuhan usaha pengolahan ikan oleh perempuan pada waktu itu menjamur di hampir seluruh kawasan pantai utara Aceh itu. Tetapi, trend fishing down di atas telah menghapus peta ekonomi tersebut dan membunuh beberapa usaha produktif masyarakat yang berdiam disekitar pantai.
Dampak terparah sudah barang pasti dialami oleh kelompok nelayan kecil (Small Scale Fisheries) dan Tradisional. Dimana hasil tangkapan yang kian kecil dan sedikit telah mempengaruhi tingkat perolehan income dan memicu krisis nilai tukar mereka terhadap barang-barang kebutuhan hidup. Kementraian Kelautan & Perikanan Indonesia, baru-baru ini melansir bahwa pada semester pertama tahun 2010 ini, telah terjadi penuruan Nilai Tukar Nelayan (NTN) terhadap sembako sebesar 0,29 %. Sementara setiap harinya, 116 Nelayan beralih pekerjaan dari nelayan menjadi kuli bangunan, tukang becak atau pekerjaan lain yang melibatkan tenaga sebagai keahlian utamanya.
Diluar pengaruh alam, penaikan harga BBM telah memicu terjadinya peningkatan beban operasi penangkapan ikan, sementara praktet monopoli perdagangan ikan membuat keuntungan penjualan ikan lebih banyak dinikmati kalangan capital dan Pertamina sebagai penguasa jual beli BBM. Akhirnya, produksi yang dilakukan nelayan lebih banyak untuk akumulasi modal dari kedua corporate besar diatas daripada untuk mencapai kemakmuran bagi keluarga nelayan. Karena itu, tidaklah mengherankan kenapa 80 % nelayan Aceh adalah kelompok masyarakat miskin.
Sungguhpun demikian, masih ada celah yang bisa dimasuki oleh para pihak (terutama pemerintah) untuk melakukan upaya-upaya pembebasan. Tetapi, perlu sekali diperhatikan bahwa seluruh aksi haruslah merupakan bagian dari upaya mencapai target utama yaitu pemerataan kepemilikan akses terhadap sumber-sumber daya kelautan sekaligus kepemilikan terhadap alat-alat produksi yang merata pada semua keluarga nelayan. Dalam hal ini, saya menilai konsep & strategy pemberdayaan yang selama dilakukan tidak mengarah kepada upaya pemerataan akses diatas kecuali untuk meningkatkan produksi ikan yang ujung-ujugnya bermuara kepada terbukanya arus modal yang lebih kencang untuk satu aksi exploitasi yang lebih gila dari sekarang. Misalkan saja, kebijakan Hp3 yang melegalkan penguasaan pribadi terhadap sumber daya lautan dan pulau-pulau terluar yang digagas pemerintah pada tahun 2007 lalu. Undang-udang itu akan memberikan para pemodal kekuasaan untuk mengkapling laut sehingga kekuasaanya itu boleh melarang nelayan untuk memancing ikan. Adapun Hp3 ini serupa dengan UU HPH atau BHP tentang privatisasi lembaga pendidikan. Jadi, spirit kebijakan ini lebih mengarah kepada menghimpun kekayaan daripada pemerataan kemakmuran rakyat miskin perikanan.
Di Aceh, prilaku yang sama juga telah ditampilkan pemerintah kita, dimana pencabutan 100 unit rumpon ikan Nelayan di sepanjang pantai Bireuen-Aceh timur menjadi indikasi awal tentang kepada siapa pemerintah Aceh berpihak. Lalu, pada tahun 2008-2010 ini, jumlah anggaran pembangunan sektor perikanan hanya 7 % dari total 1,4 Triliun sumbangan nelayan untuk GDP Aceh. Sementara, kebijakan illegal logging telah memicu krisis pasokan kayu kapal ikan dan kemudin memicu naiknya harga kapal ditingkat nelayan. Jadi, selain faktor alam, kebijakan makro ekonomi pemerintah benar-benar telah menjadi salah satu bumerang yang semakin memiskinkan Nelayan.
Belajar dari Nelayan
Sebagaimana yang saya jelaskan di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan langgengnya kemiskinan dikalangan nelayan. pertama, faktor perubahan iklim dunia yang menyebabkan krisis populasi ikan dan kemudian memicu kelangkaan ikan (scarcity), kedua kebijakan pemerintah yang tidak pro untuk nelayan dan ketiga, tidak aktifnya perempuan dalam proses mencari uang sehingga lebih banyak orang yang menghabiskan energy daripada menghasilkan energy dalam sejarah keluarga nelayan. Pertanyaannya sekarang, adakah jalan untuk hilangkan kemiskinan?
Terus terang saja, saya adalah pribadi yang berfikir optimis yang menjadikan hambatan adalah nol dalam setiap pekerjaan. Buat saya, segala masalah mesti ada jalan kelurnya dan kita pasti bisa selesaikan masalah itu, kuncinya masih adakah kemauan. Kemauan yang dalam rumus ekonomi makro lebih populer dengan nama political will haruslah ada dan menjadi pintu masuk untuk melihat masalah sebagai peluang sehingga sebesar apapun masalah nampak enteng dan bisa diselesaikan.
Dengan pemahaman demikian, maka (dalam kontek nelayan) pada faktor pertama (natural) atau faktor kedua (policy pemerintah) memang agak sulit karena butuh waktu dan perlawanan dari nelayan itu sendiri. Masalahnya, sejauh ini nelayan Aceh belum memiliki pergerakan yang sanggup mengendalikan kekuataan progressive nelayan. Sementara, tidak cukup waktu bagi kita untuk pembangunan gerakan mengingat jalan politik penuh liku dan melelahkan. Karena itu, yang paling dekat adalah memberdayakan perempuan (istri nelayan) atau angkatan kerja muda perempuan (anak nelayan) sebagai aktor ekonomi tambahan untuk menopang fondasi perekonomian keluarga. Dalam kontek inilah pemberdayaan perempuan maritim menjadi penting.
Selain pengolahan ikan, jasa warung atau pariwisata, masih banyak peluang bisnis yang sangat strategis untuk dialihkan kepada perempuan terkait dengan peran ganda mereka dalam keluarga. Misalkan saja, usaha pengolahan minyak kelapa, penyamakan kulit ikan dan bidang jasa keuangan. Hanya saja, ada kelemahan-kelemahan yang harus diselesaikan dahulu sehingga pada aksinya nanti tidak keteteran. Beberapa kelemahan itu adalah akses kepada keuangan, keahlian, pemasaran dan kemampuan manajerial. Bila semua kendala ini dapat diatasi, saya kira tidak ada lagi faktor yang boleh menahan laju perempuan untuk menjadi kekuatan ekonomi keluarga nelayan untuk sekarang dan masa yang akan datang.
