Yang terbaru adalah pernyataan, “kata syariat Islam selama ini dinilai angker, makanya diganti menjadi dinul Islam, semua ini dilunakkan” (Serambi, 26/11/2013). Semestinya dijelaskan sisi mana yang angker dari kata itu, dan siapa serta kelompok mana yang berpandangan demikian. Saya yakin setiap orang mengaku muslim tidak merasakan angker dengan kata itu, dan ia juga terdapat dalam UUPA.
Menjadi aneh, bahwa selama ini senantiasa ber “tadarus” dengan ayat-ayat UUPA, bahwa ia harus menjadi nash “qath’i” bagi pemerintah dan rakyat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara di Aceh, tetapi tiba-tiba menyatakan angker dengan kata SYARIAT ISLAM yang juga terdapat dalam UUPA. Ini benar-benar pernyataan “ureueng mumang”, sesat dan menyesatkan.
Sama kualitasnya dengan pernyataan yang merupakan pengakuan berkaitan dengan lambannya pembangunan Aceh yang juga mengaitkan dengan konflik Aceh masa lalu dan penerapan syariat Islam (Serambi, 26/11/2013). Sejatinya pernyataan seperti ini tidak terus menjadi alasan apologitik terhadap lambannya pembangunan Aceh dan tidak adanya investor mengembangkan investasinya, dan ia keluar kembali dari mulut top leader di Aceh, kendati ditambah embel-embel “banyak info menyesatkan tentang Aceh”. Karena faktanya tidaklah demikian.
Kita belum lupa pernyataan resmi Bank Dunia beberapa waktu lalu, bahwa yang menjadi kendala investasi di Aceh adalah faktor listerik, keamanan dan pajak liar. Bukan karena info sesat itu yang diulang kembali oleh Gubernur Aceh tersebut.
Pernyataan Bank Dunia, sampai saat ini masih valid. Lihat kembali pernyataan Kapolda Aceh beberapa waktu lalu ihwal pajak nanggroe di Aceh. Demikian pula masalah keamanan. Para Kepala Dinas, pimpro, kontraktor dan pekerja di lapangan, termasuk alat-alat berat dengan rupa-rupa modus operabdinya belum merasa aman dari gangguan dan ancaman teroris proyek berkaitan dengan proses dan pelaksanaan hasil tender yang ada di Aceh. Yang paling menggegerkan, bahkan sampai ke manca negara adalah penculikan warga asing di Aceh Timur, dan pada saat yang bersamaan Gubernur dan rombongan sedang malakukan safari di beberapa negara Eropa yang katanya dalam upaya mencari investor berinvestasi di Aceh. Akan halnya gerombolan pemungut pajak liar/nanggroe dan peneror Kepala Dinas, pimpro dan lain-lain itu sudah menjadi rahasia umum belaka.
Dengan fakta-fakta demikian, saya harus katakan, bahwa dari manapun sumbernya, adalah juga pernyataan sesat dan menyesatkan apabila ikut-ikutan menyatakan konflik masa lalu dan penerapan syariat Islam di Aceh sebagai kendala pembangunan dan masuknya investasi di Aceh. Terlabih lagi mengaitkan dengan syariat Islam. Sebab justru karena pelanggaran syariat Islam dengan rupa-rupa modus operabdinya yang selama ini dipertontonkan gerombolan itulah sebagai biangkeladi penghambat pembangunan dan investasi di Aceh.
Sejatinya inilah yang perlu dipahami Gubernur, dan segera menghentikannya dengan penegakan hukum yang adil, tegas dan transparan terhadap siapapun dan dari manapun asal muasal gerombolan itu.
Wassalam
Ghazali Abbas Adan
Anggota Majlis Syura Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Aceh, Ketua Majelis Dakwah Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Islam (KPA-PAI) Pemko Banda Aceh.
